BAB 1 SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. ARTI SISTEM

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling berkaitan atau berhubungan yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan.

2. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

A. Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis)

Dasar bekerjanya system ini adalah adanya kegiatan “invisible hand” atau tangan yang tidak kelihatan yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari paham kebebasan yang menghendaki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan disertai seminim mungkin campur tangan pemerintah. Kaum klasik berpendapat tentang kebebasan ini karena mereka menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya dan mekanisme dari pasarlah yang akan mengaturnya serta kekuatan akan permintaan dan penawaranlah yang akan mewujudkannya.

Ciri-ciri Ekonomi Liberal/Kapitalis

1. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3. Campur tangan pemerintah dibatasi.
4. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5. Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

B. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Sistem ekonomi perencanaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.

C. Sistem Perekonomian Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi.

Ciri-ciri system perekonomian campuran :
1. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan  dibidang ekonomi.
3. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

D. Perbedaan Sistem Ekonomi

·     System perekonomian pasar   

Kelebihan :

1. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
2. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
3. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
4. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Kekurangan :

1. Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
2. Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
3. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah.
4. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.

           

·     System perekonomian perencanaan

Kelebihan :

1. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah.
2. Tidak ada kesenjangan ekonomi.
3. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.

Kekurangan :

1. Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3. Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang.

·         Sistem Perekonomian Campuran

kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.

3. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak negara republik Indonesia berdiri sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secra individu maupun melalui diskusi kelompok. Awal perkembangan pereokonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri yang positif diantaranya adalah :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Wraga negara memiliki kebebasan dalam meilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian perkonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya :

1. Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
2. Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
3. Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Faktor-faktor penyebab beberapa sistem perekonomian Indonesia adalah :

• Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yaang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
• Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru di alokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
• Adanya kecenderunagn terpengaruh untuk mennggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila. Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.

Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercatat bahwa :

Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %

Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %

Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %

Tingkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %

4. PARA PELAKU EKONOMI

Jika dalam ilmu ekonomi mikro mengenal tiga pelaku ekonomi yaitu :
1. Pemiliik faktor produksi
2. Konsumen
3. Produsen

Lalu dalam ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi :
1. Sektor rumah tangga
2. Sektor swasta
3. Sektor pemerintah, dan
4. Sektor luar negeri

Dalam perekonomian indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu :

koperasi —–> sektor swasta ——> sektor pemerintah

Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana tidak dengan pemaksaan dan kekerasan. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan , pandangan politik , dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut .

Koperasi : Pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Swasta : Pertumbuhan kegiatan ekonomi pemeretaan hasil ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.

Pemerintah BUMN : Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia

Pemerintah mendirikan perusahaan Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No.19 tahun 2003, BUMN adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Peranan pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi dan distribusi. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi berarti pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini:

a.        Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

b.        Kebijaksanaan di bidang perdagangan.

c.        Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat.

Peran BUMN :

Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

a)      Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.

b)      Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.

c)      Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Landasan konstitusional, latar belakang  dan bentuk BUMN

Landasan konstitusional BUMN di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

Latar belakang BUMN dalam konteks perekonomian Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Bukan hanya eksistensinya  saja tetapi diperluhkan investasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan oleh swasta.

3 Bentuk-bentuk BUMN :

·         Perusahaan Jawatan (Perjan)

·         Perusahaan Umum (Perum)

·         Perusahaan perseroan (Persero)

Referensi:

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/bumn-3/

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29

http://mettamustika.wordpress.com/2011/05/30/sistem-perekonomian-indonesia/

bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

www.gogle.com